URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PPS UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH

• Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
• PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota.
• PPS merupakan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan dan berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
• Tugas dan wewenang PPS adalah :
  • melakukan pendaftaran pemilih;
  • mengangkat petugas pencatat dan pendaftar pemilih;
  • menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
  • membentuk KPPS di wilayah kerjanya
  • melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan membuat berita acara serta melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dalam Rapat Pleno PPS yang dapat dihadiri oleh Ketua KPPS di wilayah kerjanya, pengawas, pemantau, serta warga masyarakat yang berhak memilih; dan
  • membantu tugas-tugas PPK.
• Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen, terdiri dari :
  • 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  • 2 (dua) orang anggota.
  • Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
  • Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul Kepala Desa/Lurah.
• Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai desa/kelurahan yang ditunjuk Kepala Desa/Lurah.
• Sekretariat PPS, terdiri dari seorang sekretaris dan dibantu oleh staf sekretariat yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
• Sekretaris dan staf sekretariat, sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Lurah atas usul PPS.
• Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :
  • warga negara Republik Indonesia;
  • berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
  • berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
  • terdaftar sebagai pemilih; dan
  • tidak menjadi pengurus partai politik.
• Masa tugas PPS dan Sekretariat PPS dimulai selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
• Hubungan kerja antara PPK dengan PPS :
  • mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan PPS di wilayah kerjanya;
  • memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih dan pemungutan dan penghitungan suara; dan
  • memfasilitasi pendistribusian logistik.
• Tugas ketua PPS adalah:
  • memimpin kegiatan PPS;
  • mengundang anggota untuk mengadakan rapat pleno PPS;
  • melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh PPK.
• Tugas anggota PPS adalah:
  • membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  • melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS; dan
  • memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
• Tugas Sekretariat PPS adalah :
  • membantu pelaksanaan tugas PPS;
  • melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  • memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
  • dalam melaksanakan tugas sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS.
• Hubungan kerja antara PPS dengan PPK :
  • melaporkan hasil pelaksanaan tugas PPS sesuai dengan bidang tugasnya;
  • mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
  • memberikan saran dan pertimbangan.
• Hubungan kerja antara PPS dengan KPPS :
  • mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan KPPS di wilayah kerjanya;
  • memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih dan pemungutan dan penghitungan suara; dan
  • memfasilitasi pendistribusian logistik.
• Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat pleno PPK dan PPS, serta rapat KPPS.
• Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan PPK, PPS, dan KPPS secara rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, serta Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS sampai dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.